Mendagri Jadikan Pekanbaru Role Model dalam Peningkatan Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lompatan finansial yang dicapai Kota Pekanbaru dinilai layak menjadi cetak biru ( blueprint ) bagi tata kelola keuangan daerah lain di Indonesia.

Pujian tersebut dilontarkan Tito di sela-sela acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031 di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di hadapan para purnabakti kepala daerah, Tito secara lugas memamerkan sebuah artikel berita yang merekam jejak positif Pemkot Pekanbaru. Ia menyoroti bagaimana strategi taktis Agung Nugroho sukses mendatangkan dampak signifikan bagi kas daerah.

“Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik. Langkah seperti ini patut dicontoh daerah lain,” tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito memaparkan bahwa keberhasilan Pekanbaru ditopang oleh tiga langkah strategis: optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan, dan penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan. Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya menyelamatkan keuangan daerah, tetapi juga mencerminkan wajah pemerintahan yang lebih modern dan transparan.

Satu Tahun, Selesaikan Utang Satu Dekade

Fakta mengenai pulihnya kesehatan fiskal Kota Pekanbaru turut diamini oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Saat ditugaskan Mendagri untuk meninjau langsung ke lapangan, Agus menemukan lonjakan capaian yang terjadi hanya dalam kurun waktu satu tahun.

Agus mengungkapkan, Pekanbaru yang sempat terpuruk dalam defisit anggaran pada 2024, secara mengejutkan mampu membalikkan keadaan menjadi surplus pada 2025. Prestasi paling mencolok adalah terselesaikannya utang tunda bayar yang telah menjadi beban daerah selama lebih dari sepuluh tahun.

“Tidak hanya penyelesaian utang, program pembangunan dan perbaikan infrastruktur juga berjalan dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agus Fatoni.

Efek domino dari membaiknya tata kelola keuangan ini juga dirasakan di internal birokrasi. Agus mencatat adanya peningkatan motivasi dan kepercayaan pegawai pemerintahan, yang dipicu oleh kemampuan Pemkot Pekanbaru membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 14 bulan.

Di sisi lain, kepuasan publik merangkak naik seiring dengan masifnya perbaikan jalan dan eksekusi program kerakyatan. “Ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik dan berdampak nyata, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas,” tutupnya.