Kasus Dugaan Korupsi Sawit 2015–2024, Kejagung Rencanakan Pemeriksaan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit yang terjadi dalam rentang waktu 2015 hingga 2024.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Siti Nurbaya.

“Pemeriksaannya akan saya jadwalkan,” kata Syarief di Gedung Kejaksaan Agung, Jumat (30/1/2026).

Hingga saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari sekitar 20 orang saksi. Namun, Kejagung belum membeberkan secara rinci identitas maupun latar belakang para saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini.

Syarief juga belum bersedia mengungkap dugaan keterlibatan Siti Nurbaya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan, terlebih status yang bersangkutan saat ini masih sebagai saksi.

“Belum bisa kami sampaikan. Itu sudah masuk ranah penyidikan. Kita masih di tahap awal,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan, tim Jampidsus Kejagung telah melakukan penggeledahan di enam lokasi yang tersebar di Jakarta dan Bogor. Di Jakarta, penggeledahan dilakukan di kawasan Matraman (Jakarta Timur) dan Kemang (Jakarta Selatan) pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, lokasi di Rawamangun (Jakarta Timur) serta Bogor, Jawa Barat, digeledah pada Kamis (29/1/2026).

Salah satu lokasi yang digeledah diketahui merupakan rumah pribadi milik eks Menteri LHK Siti Nurbaya. Selain itu, penggeledahan juga menyasar sejumlah pejabat kementerian terkait serta pihak swasta.

“Benar, ada pejabat kementerian. Detailnya belum bisa kami sampaikan. Lokasinya ada dari unsur pemerintah maupun swasta,” jelas Syarief.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang diduga berkaitan langsung dengan kasus tata kelola perkebunan dan industri sawit periode 2015–2024.