36 Orang Keracunan MBG di Cimahi, Sudah Sering tapi Belum Pernah Tersangka dari SPPG

Pemerintah Kota Cimahi bergerak cepat menindaklanjuti dugaan keracunan massal usai konsumsi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 25 Februari 2026. Penanganan difokuskan pada keselamatan korban, penghentian sementara konsumsi makanan yang diduga menjadi penyebab, serta pengujian sampel di laboratorium.

Peristiwa ini dilaporkan terjadi di sejumlah sekolah di wilayah Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Baros. Berdasarkan data sementara hingga Kamis (26/2/2026) pukul 05.00 WIB, sebanyak 36 orang menjalani perawatan di tiga rumah sakit.

Di RSUD Cibabat tercatat 26 pasien, dengan rincian 4 orang masih dirawat dan 22 lainnya telah dipulangkan. Sementara itu, di RS Mitra Kasih terdapat 5 pasien, terdiri dari 3 pasien dirawat dan 2 sudah diperbolehkan pulang. Adapun di RS Dustira, 5 pasien menjalani perawatan, dengan 4 orang masih dirawat dan 1 telah dipulangkan.

Para korban dilaporkan mengalami gejala seperti mual, pusing, nyeri ulu hati, serta muntah. Paket MBG yang dikonsumsi berisi onigiri (nasi kepal), telur rebus, biskuit gandum, kurma, apel, dan susu. Makanan tersebut diproduksi oleh SPPG Karangmekar 02 dengan total distribusi mencapai 2.662 porsi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, bersama jajaran Forkopimda meninjau langsung penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Cibabat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Kami memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis yang optimal. Sampel makanan sudah diamankan dan saat ini sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian,” ujarnya.

Menurutnya, laporan pertama diterima sekitar pukul 17.00 WIB. Menyikapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Cimahi segera menginstruksikan seluruh sekolah untuk menghentikan konsumsi paket MBG yang belum dimakan, termasuk saat berbuka puasa, sebagai langkah pencegahan.

“Kami langsung mengambil tindakan penghentian konsumsi untuk mencegah potensi korban tambahan. Siswa yang merasakan gejala diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat,” katanya.

Pemerintah Kota Cimahi juga membuka posko terpadu di RSUD Cibabat guna memantau perkembangan kondisi pasien. Jika terjadi peningkatan jumlah kasus, distribusi pasien ke rumah sakit lain telah disiapkan.

Selain penanganan medis, Pemkot Cimahi turut memanggil pengelola SPPG Karangmekar 02 untuk dimintai klarifikasi dan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar bahan baku, proses pengolahan, hingga sistem distribusi makanan.

Adhitia menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat, terutama selama bulan Ramadan. Ia mengingatkan adanya potensi penurunan kualitas makanan akibat jeda waktu antara produksi dan konsumsi.

Terkait kemungkinan penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB), pemerintah masih menunggu hasil uji laboratorium dan evaluasi lebih lanjut terhadap jumlah serta pola kasus.

Pemkot Cimahi juga mengingatkan seluruh SPPG di wilayahnya agar mematuhi kesepakatan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta menjalankan seluruh prosedur sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

“Setiap penyedia wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pengemasan dan distribusi. Kami akan melakukan pengawasan ketat agar seluruh SPPG disiplin menjalankan ketentuan,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar selama Ramadan, jenis makanan yang disalurkan disesuaikan dengan kondisi konsumsi penerima manfaat.

“Karena makanan dimasak pagi atau siang hari dan dikonsumsi saat berbuka, ada risiko penurunan kualitas. Kami mengimbau agar lebih memprioritaskan makanan ringan atau kering yang tidak mudah basi, namun tetap memenuhi standar gizi dan keamanan pangan,” pungkasnya.