Rakernas XVIII APEKSI di Medan Sepakati 10 Rekomendasi, Pekanbaru Suarakan Keberlanjutan Program MBG

MEDAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan resmi ditutup pada Kamis (3/7/2026). Mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat", forum tertinggi pemerintah kota se-Indonesia ini melahirkan 10 rekomendasi strategis demi memperkuat pembangunan perkotaan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Agenda nasional yang bergulir sejak 28 Juni hingga 4 Juli 2026 tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 98 kota anggota APEKSI, termasuk di antaranya 88 wali kota yang hadir langsung ke lokasi. Kehadiran para pemimpin daerah ini menegaskan pentingnya forum tersebut sebagai wadah sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menegaskan bahwa hasil kesepakatan nasional ini akan menjadi acuan krusial bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menggodok kebijakan daerah yang pro-rakyat. Menurutnya, poin-poin yang dihasilkan sangat relevan dengan tantangan urbanisasi saat ini.

"Keterlibatan aktif Pekanbaru di forum ini mempertegas komitmen kita untuk terus berkolaborasi, bertukar inovasi, dan memastikan program kerja daerah berjalan selaras dengan target pembangunan nasional," ujar Agung, Sabtu (4/7/2026).

Dalam sidang pleno, Agung juga lantang menyuarakan dukungannya agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional terus dilanjutkan dan diperkuat. Menurutnya, program ini terbukti memberikan dampak ganda (multiplier effect), baik pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun perputaran ekonomi lokal di Pekanbaru.

"Program MBG terbukti membuka lapangan kerja baru lewat operasional dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini secara signifikan meningkatkan serapan tenaga kerja lokal," papar Agung di hadapan para kepala daerah

Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa efek domino dari program ini juga dirasakan langsung oleh para petani, peternak, dan pedagang pasar tradisional di daerah. Dengan adanya pasokan bahan baku makanan yang konsisten untuk program MBG, rantai pasok pangan lokal menjadi lebih hidup dan bergairah, yang pada akhirnya mendongkrak daya beli masyarakat di tingkat akar rumput.

Selain sidang pleno sebagai forum strategis organisasi, jalannya Rakernas kali ini juga diperkaya oleh rangkaian sub-forum sektoral yang inklusif. Di antaranya adalah Youth City Changers (YCC) yang mewadahi kreativitas pemuda, Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, hingga Forum Bisnis.

Rangkaian agenda eksternal pun tak kalah semarak. Gelaran Karnaval Budaya Nusantara diperkirakan melibatkan sedikitnya 2.800 peserta yang menampilkan kekayaan adat dari seluruh penjuru tanah air. Sementara itu, ajang Indonesia City Expo (ICE) dan bazar yang digelar paralel sukses menghadirkan 375 pelaku UMKM, sekaligus menjadi stimulus nyata bagi kebangkitan ekonomi kreatif kota penyelenggara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa 10 poin rekomendasi yang disepakati merupakan kristalisasi dari berbagai rangkaian sub-forum tersebut, yang merangkum isu makro mulai dari tata kelola ASN, transformasi digital, hingga penguatan ekonomi.

Adapun sepuluh poin rekomendasi tersebut mencakup:

1. Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah.

2. Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah.

3. Penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah.

4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.

5. Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.

6. Penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan.

7. Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif.

8. Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan.

9. Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.

10. Pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.

Alwis berharap, rekomendasi yang berbasis pada pengalaman langsung para wali kota di lapangan ini dapat diakomodasi sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat. Melalui penutupan ini, APEKSI kembali menegaskan bahwa ketangguhan sebuah kota tidak hanya diukur dari kesiapannya menghadapi bencana, melainkan juga dari kemandirian fiskal dan kepastian hukum yang berkeadilan.