Markarius, Sebut Ada Dana Masuk Ke Pemprov Riau 850 Miliar, Kemana Perginya?? 

AktualitasNews.com - Pengalihan PI 10% Wilayah Kerja Rokan Disetujui Menteri ESDM. Markarius Anwar, Anggota DPRD Riau Apresiasi Kinerja Manajemen Riau Petrolium. Namun hal itu justru dipertanyakan oleh masyarakat Riau, pasalnya, dana mencapai triliunan tidak diketahui rimbanya. Sementara Gubernur Riau dan rombongannya, sedang plesiran ke Jerman. 13/10/2023.

Salah satunya adalah Lembaga Pemantau Kebijakan Dan Kejahatan di Indonesia (LP-KKI). Melalui Ketuanya, Feri Sibarani, STP., S.H, hari ini mengatakan, terkait wujud PI 10% yang harusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Riau, namun menurut LP-KKI, harapan itu jelas tidak dirasakan oleh rakyat. 

, "Kita semua tahu, bahwa skema PI 10% yang menjadi bagian Pemprov Riau melalui BUMD itu tidak diketahui kemana dan siapa yang menikmatinya. Justru tak seorang pun yang mengetahui dari penduduk Riau ini, berapa hasil dari total lifting minyak PT. PHR. Selama tahun 2021 dan tahun 2022 seharusnya sudah dapat di nikmati masyarakat Riau, "kata Feri, hari ini di Pekanbaru. 

Kabarnya, terkait hasil perolehan dana dari PI 10% tersebut awak media sudah lama melayangkan konfirmasi tertulis kepada Gubernur Riau, Drs. Syamsuar, M. Si. Namun sampai saat ini, yang dilakukan Syamsuar bukan menjawab pertanyaan media, melainkan plesiran ke Negeri Eropa, atau Negara Jerman. 

, "Menurut kami penyelenggaraan Pemerintahan itu jelas aturannya. Jika ada surat yang masuk tujuan ke Gubernur, seharusnya sampai kepada tujuan. Sehingga wajib harus diberikan jawaban sesuai pertanyaan. Namun yang kami ketahui sebuah media mempertanyakan PI 10% ini ke Gubernur, sudah lama dimasukkan melalui bagian umum, sampai sekarang yang dia lakukan justru mengundurkan diri dan pergi jalan-jalan ke Eropa, " Sebut Feri Sibarani. 

Di sisi lain, seorang anggota DPRD Riau, Markarius Anwar, yang sekaligus sebagai ketua komisi III, saat dikonfirmasi team Redaksi media ini, mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Riau Petrolium. 

“Kita menyambut baik dan mengapresiasi kinerja Riau Petrolium. Kami menyarankan, pemegang saham (Pemerintah Provinsi Riau dan kabupaten) agar segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk penentuan deviden, sehingga bisa masuk ke penerimaan daerah tahun ini (2023), yang merupakan hasil dari tahun 2022,” kata Markarius. 

Menurut Markarius, ada 425 milyar bisa diterima Pemprov tahun 2023, yang menjadi haknya, dan sisanya lagi masuk tahun depan. Namun, tentu terlebih dahulu segera dibayarkan sisa hutang Riau Petrolium sekitar 3,7 milyar, agar neracanya positif. 

Pria yang akrab disapa pak Eka itu mengungkapkan bahwa Pada tahun 2022, pendapatan PI 10% yang sudah tercatat 850 Milyar yang merupakan angka total, termasuk untuk Kabupaten/Kota. Sementara, dari jumlah itu menurut Markarius, menambahkan pernyataannya hari ini, Pemprov Riau mendapatkan hasil bersih sebesar Rp 450 Milliar. 

Ketika dipertanyakan team Redaksi media ini, berapa angka keseluruhan dari lifting minyak mentah selama tahun 2021 dan tahun 2022 yang di produksi PT. PHR untuk menarik angka PI 10% itu, Markarius hanya mengatakan, silahkan wawancara pihak PT. PHR. 

Diketahui, bahwa produksi hasil lifting minyak nasional adalah sebesar 616,6 ribu barel perhari. Sementara menurut sumber terpercaya, Blok Rokan Riau memproduksi sebesar 25% dari target nasional, atau sekitar 72 ribu barel. 

Sumber: Wawancara
Penulis: FIT
Editor: Red

Kepada Seluruh Masyarakat di Tanah Air, Jika Ada Informasi, Dan Menemukan Kejadian/Peristiwa Penting, Atau Pelanggaran Hukum, Baik Oleh warga atau Pejabat Pemerintah/Lembaga/Penegak Hukum, Silahkan mengirimkan informasi, berupa Narasi/tulisan, Rekaman Video/Suara, ke No telepon/WA: 0853-6381-4752 - Email: newsaktualitas@gmail.com.

Jangan Lupa Mengirim Indensitas Lengkap, Kami menjamin kerahasiaan Identitas Narasumber.