JK Ingatkan Prabowo Mediasi Iran-As Gagal, Fans Anak Trump, Idola Mustafa Kemal, Tujuan tak Jelas
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengambil peran sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Menurut JK, upaya tersebut tidak akan mudah direalisasikan karena situasi geopolitik yang sangat kompleks.
JK menilai Indonesia saat ini belum memiliki posisi tawar yang setara dengan Amerika Serikat, terutama dalam konteks sejumlah perjanjian bilateral yang dinilai kurang menguntungkan. Ketidakseimbangan tersebut, kata dia, dapat menjadi kendala serius jika Indonesia ingin berperan sebagai penengah yang efektif dalam konflik tersebut.
“Indonesia masih berada pada posisi yang tidak setara dengan Amerika. Dengan kondisi seperti itu, tentu akan sulit untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkonflik,” ujar JK di Jakarta, Minggu (1/3/2026).
Meski demikian, JK mengakui bahwa niat Presiden Prabowo merupakan langkah yang baik secara moral. Namun, ia mengingatkan bahwa konflik di Timur Tengah melibatkan kepentingan global yang sangat rumit. Ia mencontohkan konflik Israel–Palestina yang hingga kini belum menemukan solusi permanen karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan sikap Amerika Serikat.
“Secara niat tentu baik, tetapi persoalan ini jauh lebih besar dan kompleks. Konflik Israel dan Palestina saja belum selesai karena sangat bergantung pada sikap Amerika,” tambahnya.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat setelah Israel dan AS melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut dilaporkan menyasar sejumlah wilayah di Teheran, termasuk area di sekitar kediaman Pemimpin Tertinggi Iran.
Pemerintah Iran kemudian mengonfirmasi bahwa Ayatollah Ali Khamenei meninggal dunia akibat serangan tersebut dan menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan roket ke Israel serta sejumlah target di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa Presiden Prabowo siap melakukan kunjungan ke Iran guna memfasilitasi dialog. Namun, JK kembali menegaskan bahwa keberhasilan misi diplomatik tersebut sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan dan posisi tawar antarnegara yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.




